Artikel

Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Penulis : Abd. Ghoffar Mahfuz | Diposting oleh Administrator | 25 April 2015

Perbankan Syari’ah di Indonesia terselenggara berdasakan undang-undang nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dilakukan melalui dua cara; penyelesaian melalui ligitasi dan non-ligitasi. Penyelesaian sengketa non-ligitasi dibagi dua; yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari beberapa cara tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dalam perspektif Islam Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini dikenal sejak zaman pra-islam. Di Indonesia tanggal 23 Oktober 1993 diesmikan Badan Arbitrase muamalat indonesia (BAMUI), kemudian diganti dengan, Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan Rakernas MUI 2002. Lembaga ini berfungsi menyelesaikan perselisihan sengketa di bidang ekonomi syari’ah. Kehadiran Arbitrase Islam seperti BASYARNAS di Indonesia merupakan suatu condition sine qua, secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh. Apabila arbitrase tidak menyelesaikan perelisihan, maka lembaga peradilan sebagai jalan terakhir.

{Download File} (Didownload : 236 Kali )