BERITA

Kuliah Umum oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia di STAIN SAS Babel

Diposting oleh Administrator | Rabu, 26 Juli 2017 - 23:45:21 WIB

Bangka (25/7/2017). STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kembali mendapatkan penghargaan dengan kunjungan kehormatan dari Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai., S.H., LL.M., Ph.D dalam memberikan kuliah umum dihadapan civitas akademika STAIN SAS Babel dengan tema: “Sosialisasi UU.No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI ”. Kuliah umum ini dilaksanakan oleh STAINSAS Babel pada di Rektorat Lantai III. Hadir dalam kegiatan ini yakni Ketua Ombusdman Bangka Belitung Jumli Jamaludin, S.H dari internal STAIN SAS Babel, hadir Plh Ketua STAIN SAS Babel sekaligus Wakil Ketua I Dr . H. Janawi, M.Ag, Wakil Ketua III Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag, Dosen, Pegawai dan ratusan mahasiswa. Plh. Ketua STAIN SAS Babel Dr. H. Janawi, M.Ag dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di kampus hijau dan sejuk ini, Peserta sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membludak. Mahasiswa antusias mengikuti paparan dari ketua ORI terkait dengan tugas dan kewenangan lembaga tersebut dalam melayani publik. Lembaga ini semula dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kewenangan lembaga tersebut adalah “Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta/perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.
Menurut Ketua ORI, Prof. Amzulian Rifai, SH. LLM. Ph.D, eksistensi ORI penting dalam mendorong pelayanan publik yang memenuhi standard negara demokrasi. Negara-negara di dunia, terutama yang memiliki lanskap demokrasi yang baik, memiliki Ombudsman perlu pengawasan terhadap aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah disebabkan oleh tingkat kepercayaan publik serta kompetensi aparatur pemerintahan yang kurang kompeten. Itulah sebabnya di perlukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. urai Prof. Amzulian panjang lebar.