Agenda

25 Jan

Pelantikan Pejabat Eselon IV (Kasubbag AKA)

Pelantikan Pejabat Eselon IV (Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni) akan dilaksanakan pada hari ini pukul 09.30... Baca Selengkapnya

01 Okt

Sosialisasi Implementasi Penginputan e-PUPNS Tahun 2015

Nama Kegiatan: Sosialisasi Implementasi Penginputan e-PUPNS Tahun 2015.Peserta Kegiatan: Seluruh PNS &CPNS di lingkungan STAIN Syaikh... Baca Selengkapnya

27 Jul

Pengumuman Kelulusan UM-PTKIN 2015

Pada tanggal 24-25 Juli 2015 telah dilaksanakan sidang kelulusan untuk menentukan peserta yang dinyatakan lulus dan hasilnya akan diumumkan pada hari... Baca Selengkapnya

BERITA

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Gelar Seminar Hukum Perdata

Diposting oleh Administrator | Kamis, 30 November 2017 - 00:17:06 WIB

Bangka (30/11/2017). Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengadakan seminar hukum perdata di rektorat lantai II. Dalam kesempatan tersebut sebagai pembicara Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr.H.Romli, SA.M.Ag, dengan tema yang diangkat“Kedudukan dan Fungsi Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam“, dihadiri kurang lebih 100 mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi islam dan Dosen- Dosen Syariah. Acara seminar hukum perdata ini dibuka secara resmi oleh wakil ketua I Dr. H.Janawi, M.Ag dalam sambutan beliau menyampaikan pentingnya pengembangan wawasan kesyariahan dan memperluas pandangan agar lulusan STAIN SAS Babel terutama Jurusan syariah dan Ekonomi Islam mampu bersaing dengan lulusan dari Kampus lain bahkan termasuk kampus luar negeri. Pada akhirnya seminar ini menekankan bahwa untuk menjadi lulusan dari Jurusan di syariah harus berpikir luas, menguasai keilmuan dan belajar menerapkan ilmu yang diperolehnya mulai dari sekarang sehingga ketika lulus nanti siap bersaing didunia kerja bukan hanya di Indonesia tapi mampu bersaing di negara negara Asean.
Dalam paparan Prof.Dr.H.Romli,SA,M.Ag, pandangan/ perspektif hukum Islam mengenai kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah bahwa bagi seorang muslim (umat Islam) menjalankan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, melanggar batas-batas ketentuan Allah berarti berbuat dosa yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.Peradilan Agama merupakan satu institusi bagi masyarakat Islam yang dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam hal ini kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidaklah sesuai untuk menangani sengketa lembaga keuangan syariah karena tidak memiliki dasar dasar hukum penyelesaian perkara sebagaimana yang dikehendaki pihak pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara melainkan hal tersebut hanya digunakan pada lembaga Pengadilan Agama.