Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan Pancasila sebagai paradigma pengembangan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) membutuhkan data akurat dan presisi.
Menurutnya, para pendiri bangsa mengamanatkan dalam pembangunan harus berdasarkan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi.
Undang-undang juga dengan tegas mengatakan, kebijakan pembangunan pemerintah harus berlandaskan hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Jadi tidak boleh berasumsi, Karena kebijakan pembangunan itu menyangkut rakyat, makanya harus hasil riset, artinya harus ada data akurat dan aktual,” ucap Rieke yang merupakan Anggota Pansus RUU Sisnas Iptek ini, dalam keterangan yang diterima pada Rabu (15 Februari 2023).
Pernyataan itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (2 Mei 2023).
Dia menjelaskan pancasila merupakan sebuah ilmu ilmiah dan juga ilmu amaliah. Ilmu tersebut diamalkan dalam setiap pembangunan di segala bidang kehidupan. Adapun tujuan dari pancasila sebenarnya adalah pancasila adil dan makmur.
Pancasila merupakan jalan untuk mewujudkan visi negara Indonesia, menjadi negara merdeka, berkeadilan dan memakmurkan masyarakat.
“Pembangunan yang menyeluuh, yang mengidentifikasikan antar pulau, kecamatan dan desa, yang disebut semesta berencana. Berbicara tentang Pancasila, maka alokasi anggaran harus berbasis riset berupa data akurat aktual, menggambarkan kebutuhan rakyat yang sebenarnya, ” kata Politisi PDI Perjuangan.
Rieke mengatakan, perjuangan mulai tampak, salah satunya dengan lahirnya Undang-undang No 11 tahun 2019. Yakni tentang Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK). Sehinga IPTEK tidak hanya sekedar menjadi ilmu, namun juga harus berkontribusi dalam mengambil kebijakan.
“Bahwa untuk memenuhi kontribusi pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional perlu diatur mengenai Sisnas IPTEK. Sains adalah untuk kemaslahatan, untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan melahirkan saudara-saudra menjadi sarjana, magister atau doktor, teuntapi Sainsangional unantuksional it unantuksional it ununantuksional it ununantuksional “Kata Lieke.
Setiap kali Anda menggunakan produk ini, Anda dapat memisahkannya untuk menghasilkan suatu produk, dan Anda dapat menghasilkan suatu produk.
“Seperti pentingnya Peraturan Daerah yang mengacu pada UU No.11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek serta UU No.23 tahun 2014,” kata Rieke
Semantara itu, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menyampaikan amanat pendidikan dalam pidato Soekarno. Bahwa membangun negara ekonomi, teknik, dan pertahanan adalah yang pertama-tama, dan tahap utamanya membangun jiwa bangsa.
“Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandasi jiwa yang besartidak akan mungkin dapat mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi keharusan mutlak, pembangunan negara dan karakter, ” kata Karjono membakakan.
“Artinya apa. IPTEK itu perlu IPTAQ,” kata Karjono.
Rektor Undip, Yos Johan Utama mengatakan, ilmu menjadi bermanfaat dan barokah ketika dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan kesejahteraan bangsa. “Maka dari itu wujud nyata dari penempatan posisi ilmu pengetahuan sangat strategis sebagai pembangunan Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujar Yos.
Yos mengatakan, maka seyogyanya segala orientasi ilmu pengetahuan agar betul-betul terhubung, menyatu, dengan apa yang ada dalam ideologi pancasila. “Maka segalanya harus diwarnai, bahwa ilmu itu mengandung aspek dari sila kesatu sampai sila kelima Pancasila,” ucap Yos.
Turut hadir dalam Dialog, Sekda Jateng Sumarso, Deputi BRIN Bidang Kebijakan Pembangunan Mego Pinandito. Lalu Ada Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Masyarakat IPB, Sofyan Sjaf dan Dekan Fakultas Hukum Undip, Retno Saraswati.
